Dalam hukum pertanahan di Indonesia, sengketa tanah yang berkaitan dengan cacat hukum dan cacat administrasi memiliki karakteristik, dasar hukum, serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Perbedaan pokok antara cacat hukum dan cacat administrasi dalam sengketa pertanahan.

1. Cacat Hukum (Substansial/Materiil)

Cacat hukum merupakan kondisi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil yang berkaitan dengan keabsahan hak atas tanah. Sengketa jenis ini menyangkut substansi kepemilikan atau dasar perolehan hak, sehingga dapat memengaruhi sah atau tidaknya suatu hak atas tanah.

Fokus utama cacat hukum meliputi:

• Keabsahan hak kepemilikan atas tanah.
• Keaslian alas hak atau dokumen pertanahan.
• Status keperdataan para pihak yang bersengketa.

Contoh kasus yang termasuk cacat hukum antara lain:

• Penggunaan surat atau dokumen tanah palsu.
• Penjualan tanah oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atau hak.
• Jual beli tanah yang bersifat fiktif.
• Perbuatan melawan hukum, penipuan, atau pemalsuan dalam proses perolehan hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui:

• Gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahan hak.
• Laporan pidana kepada Kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan.

1. Cacat Administrasi (Prosedural/Formil)

Cacat administrasi terjadi apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran terhadap prosedur administrasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh pejabat yang berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Cacat administrasi tidak selalu mengandung unsur kesengajaan atau tindak pidana.

Fokus utama sengketa administrasi meliputi:

• Prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah.
• Kesalahan penulisan data administrasi.
• Kesalahan pengukuran bidang tanah.
• Tumpang tindih (overlapping) sertifikat.
• Ketidaksesuaian batas-batas bidang tanah.

Contoh kasus yang termasuk cacat administrasi antara lain:

• Sertifikat diterbitkan tanpa melalui prosedur pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana mestinya.
• Kesalahan pencantuman luas tanah.
• Kesalahan penetapan batas-batas bidang tanah.
• Kesalahan administrasi lainnya dalam proses penerbitan sertifikat.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui:

• Upaya administratif dengan mengajukan permohonan pembatalan atau perbaikan kepada BPN.
• Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila sengketa berkaitan dengan keabsahan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat pertanahan.

oleh: Hanjar Makhmucik, SH., MH.