Asas yang terkandung dalam perjanjian, beberapa asas utama yang terkandung dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Para pihak tidak dapat dipaksa untuk membuat perjanjian tertentu, dan mereka memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin bersepakat atau tidak. Ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak dapat mengatur isi kontrak secara langsung, tetapi hanya memberikan kerangka aturan yang harus diikuti.

2. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam menjalankan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, baik pada saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, maupun dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Asas ini menghindari perilaku yang tidak jujur atau curang dalam menjalankan kewajiban perjanjian.

3. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum ada tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran. Dalam hal ini, konsensus atau persetujuan para pihak menjadi inti dari perjanjian, dan bukan bentuk atau formalitas tertentu.

4. Asas Keseimbangan (Equity)

Asas keseimbangan mengharuskan agar hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian dijalankan secara adil dan seimbang. Tidak ada pihak yang seharusnya dirugikan secara tidak adil atau dibebani dengan kewajiban yang tidak wajar. Dalam perjanjian yang adil, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang disepakati bersama.

5. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian.

6. Asas Publisitas (Publicity)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat harus diumumkan atau diberitahukan kepada pihak lain yang berkepentingan apabila diatur oleh hukum. Perjanjian yang tidak dipublikasikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Oleh: Hanjar Makhmucik, SH., M.H

Pustaka:

Abdurrahman, S. (2015). Hukum perjanjian dalam perspektif hukum perdata modern. Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2018). Hukum perikatan: Dasar-dasar kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Liberty.

Salim, H. S., & Aziza, L. (2010). Perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2009). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Tjitrosoepomo, S. (2017). Asas-asas hukum perikatan dalam sistem hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.