Penerapan Plea Bargain (Pengakuan Bersalah) dalam sistem peradilan di Indonesia. UU No. 20/2025 KUHAP

Mekanisme Pengakuan Bersalah atau Plea Bargain diatur secara eksplisit dalam Pasal 78. Sistem peradilan di Indonesia selama ini menganut Civil Law (Eropa Kontinental) yang identik kaku dalam pembuktian, dalam penanganan perkara apakah terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak, tetap harus melalui proses pembuktian yang panjang dan berbelit-belit di persidangan. Sistem jalanya peradilan yang membutuhkan waktu lama.

Sistem peradilan pidana Indonesia bercorak inkuisitorial yang dimodifikasi, hakim memegang peran aktif dalam mencari kebenaran materiil. Dalam paradigma ini, pengakuan terdakwa hanyalah salah satu alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Sebaliknya, plea bargain di mana kebenaran formil dan penyelesaian sengketa antar pihak lebih diutamakan, sehingga pengakuan bersalah dapat langsung mengakhiri proses pembuktian dan beralih ke penjatuhan sanksi.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Mekanisme plea bargain dalam Pasal 78 adalah manifestasi konkret dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, adanya jalur khusus pengakuan bersalah, negara dapat mengalokasikan sumber daya penegakan hukum yang terbatas (waktu jaksa, hakim, dan anggaran operasional).

Pasal 1 angka 16 UU No. 20/2025 memberikan definisi legal yang tegas:

“Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.” 

Definisi ini mengandung empat unsur:

1. Pengakuan Kesalahan: Terdakwa secara afirmatif menyatakan dirinya bersalah.
2. Sikap Kooperatif: Tidak hanya mengaku, tetapi juga membantu proses pemeriksaan.
3. Penyampaian Bukti: Terdakwa aktif menyerahkan bukti pendukung, bukan pasif menunggu pembuktian jaksa.
4. Imbalan (Konsesi): Adanya quid pro quo berupa keringanan hukuman.

 Peraturan ini mengatur beberapa poin yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan Plea Bargain yaitu:

1. Syarat Pelaku (Offender-based condition): Terdakwa haruslah “baru pertama kali melakukan tindak pidana” (Pasal 78 ayat 1 huruf a). Ketentuan ini secara tegas menutup pintu bagi residivis atau penjahat kambuhan untuk memanfaatkan keringanan hukuman. Ini mencerminkan filosofi bahwa keringanan hanya layak diberikan kepada mereka yang belum terbiasa berbuat jahat dan memiliki prospek rehabilitasi yang tinggi.
2. Syarat Tindak Pidana (Offense-based condition): Mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Pasal 78 ayat 1 huruf b). 
3. Syarat Restoratif (Restorative condition): Terdakwa harus “bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi” (Pasal 78 ayat 1 huruf c). Ini mengintegrasikan konsep keadilan restoratif, memastikan bahwa efisiensi negara tidak mengorbankan pemulihan hak korban.

Kewajiban Pendampingan Hukum (Pasal 78 ayat 3)

Ketentuan kewajiban terdakwa didampingi oleh Advokat. Pasal 78 ayat (3) menyatakan: “Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara.”.

Ketiadaan advokat dalam proses negosiasi atau pernyataan pengakuan akan mengakibatkan cacat prosedur, sehingga adanya perlindungan bagi terdakwa dari tekanan penyidik/penuntut umum dan memastikan bahwa keputusan untuk mengaku bersalah diambil dengan pemahaman hukum yang memadai.

Formalisasi Kesepakatan (Pasal 78 ayat 6 & 7)

Pasal 78 ayat 6 & 7 berbunyi:

“(6) Dalam hal Pengakuan Bersalah disepakati, perjanjian tertulis dibuat antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim.

(7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sebagai berikut:

1. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa;
2. Pengakuan dilakukan secara sukarela;
3. Pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum Pengakuan Bersalah dilakukan;
4. hasil perundingan antara Penuntut Umum, Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa;
5. pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti Undang-Undang; dan 
6. bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan Terdakwa melakukan tindak pidana..”

UU No. 20/2025 mengatur negosiasi ini ke dalam sebuah Perjanjian Tertulis antara Penuntut Umum dan Terdakwa. Perjanjian harus memuat secara detail:

1. Konsekuensi pengakuan (termasuk pengabaian hak untuk diam/ right to remain silent).
2. Pernyataan kesukarelaan.
3. Pasal dakwaan dan ancaman hukuman sebelum pengakuan.
4. Hasil perundingan, termasuk alasan pengurangan masa hukuman.
5. Bukti pendukung.

oleh: Hanjar Makhmucik, SH., MH.